Sepanjang bulan September hingga November 2021, Universitas Nasional menggelar 33 kegiatan akademis dan intelektual sebagai rangkaian pengabdian masyarakat dalam rangka Dies Natalis
Sepanjang bulan September hingga November 2021, Universitas Nasional menggelar 33 kegiatan akademis dan intelektual sebagai rangkaian pengabdian masyarakat dalam rangka Dies Natalis
Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) mengapresiasi inisiatif dan langkah Kapolri yang secara terbuka memberikan tawaran kepada 57 eks pegawai KPK
Pakar ekonomi, yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nasional, Kumba Digdowiseiso menilai bahwa penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 akan
Amandemen UUD 1945 yang sat ini terus hangat diperbincangkan diharapkan tidak menjadi sebuah kepentingan pribadi dan jangan sampai menjadi produk pesanan. Hal
Lembaga perlindungan anak dan perempuan, Star Arutala, menyatakan kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Timur
Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra berinisial BK mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jatim di Surabaya pada Jumat (10/09/2021). Sumber resmi
Diskusi Kamisan DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang dilaksanakan secara online melalui YouTube pada Kamis (09/09/2021) mendapat komentar negatif dari peserta. Diskusi
Pada masa pandemi, akses terhadap naskah kuno terbatas. Digital Humanities bisa menjadi alternatif penelitian naskah kuno guna menemukan solusi terhadap permasalahan lingkungan.
Star Arutala, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Surabaya mengecam tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Timur
Surabaya-Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang berinisial BK dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia telah memasuki tahun ke-16. Sebagai sejarah penting bagi Aceh, Lembaga Riset
Rencana MPR dan Pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 di situasi pandemi dianggap sebagai bentuk dari pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Hal ini
