oleh

Polisi, Kekuasaan, dan Ancaman Disintegrasi

Oleh : Prof. Dr. Hafid Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM RI)

Kelihatannya dalam satu dekade terakhir ini, kasus mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo adalah kasus yang paling banyak disoroti publik. Media telah amat berjasa memviralkan kasus Sambo ke seluruh pelosok negeri tanpa henti dalam beberapa minggu terakhir. Ini bermula dari pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yoshua pada 8 Juli 2022, di rumah dinas Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren Tiga Jakarta Selatan.

Penyebab tewasnya Yoshua pada awalnya disebut karena ia saling tembak menembak dengan Bharada Elizer. Kasus ini kemudian bergulir, mulanya motifnya diduga dipicu oleh adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yoshua terhadap isteri Sambo. Namun belakangan motif pelecehan itu dikesampingkan setelah ditetapkannya Sambo sebagai tersangka oleh Kapolri Jenderal Listryo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yoshua.

Kasus ini kini semakin meluas dan membesar, dan belum jelas kapan akan berakhir. Kini sudah 83 orang anggota Polri yang telah diperiksa, ada perwira tinggi (Pati), perwira menengah (Pamen), dan perwira pertama. Dari jumlah itu, 18 di antaranya sudah ditahan, 35 lainnya direkomendasikan juga ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua (wartaekonimi, 20/8/2022).

Realitas rekayasa kasus ini seakan menyentakkan kesadaran publik ke trauma masa lalu atas sejumlah kasus lain yang dinilai juga sarat dengan rekayasa, seperti: kematian Suyono, terduga teroris, dan kasus-kasus teroris lainnya; kematian 894 petugas KPPS dan 5175 petugas lainnya yang jatuh sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019; kasus KM50 yang telah menewaskan enam orang laskar FPI; dst.

Dari kasus Sambo ini terlihat urgensi untuk menata kembali kelembagaan Polri yang saat ini terlihat berada di zona segitiga kekuasaan.

Kepolisian di zona segitiga kepentingan

Sejak Indonesia memilih jalan demokrasi dan desentralisasi di penghujung abad ke-20, kelihatannya corak kepemimpinan di pusat dan daerah diatur oleh Hukum Darwin, “survival of the fittest,” yang kuatlah yang pasti menang dan yang lemah akan punah.

Sebagai ilustrasi, KPK telah mengungkapkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan seseorang agar terpilih menjadi Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) bervariasi antara Rp 20-100 miliar atau rata-rata Rp 60 miliar (Kompas, 23/7/2020).

Di sisi lain gaji pejabat Indonesia 2019-2024, mulai dari Bupati dan Walikota hingga Presiden, terlihat amat rendah. Jika seorang Bupati berpendapatan hanya dari gaji pokok dan tunjangan resminya yang hanya Rp 5,88 juta sebulan (gajimu.com), maka untuk mengembalikan modalnya, ia harus bekerja sebagai Bupati untuk masa kerja 170-171 tahun.

Satu-satunya cara untuk mengembalikan biaya politiknya yang amat mahal itu, adalah dengan merangkul korporasi dengan memberinya hak penguasaan lahan, tambang, dan sumber-sumber daya alam (SDA) setempat, dsb.

Karenanya, jika dihitung jumlah pemberian izin konsesi lahan untuk penguasaan SDA oleh pemerintah pusat dan daerah kepada korporasi, misalnya di Sulawesi Tenggara ternyata luasnya sudah melebihi seluruh luas daratan provinsi itu sendiri. Ini juga terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan provinsi-provinsi lainnya di tanah air (Kompas,21/05/2018).

Bahkan, terdapat 35 juta hektar tanah yang dikuasai oleh beberapa korporasi besar, dan dan terdapat juga 14,6 juta hektar lahan sawit sehingga tanah seluas hampir 50 juta hektar atau 758 kali luas Jakarta, hanya dikuasai oleh beberapa kelompok pengusaha dan manfaatnya pada negara teramat kecil, hanya sekitar Rp 3 triliun setahun; (Kompas,15/03/2018). Ini tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan oleh negara kepada pengusaha sawit yang jauh lebih besar, yakni Rp7,5 triliun dari Januari-September 2017 (CNNIndonesia, 18/01/2018).

Jika masyarakat memprotes setelah digusur karena lahannya harus diberikan ke korporasi atau pemilik modal, maka di sinilah peran kunci polisi untuk menangani gejolak ini. Dampaknya, antara lain:

Pertama, kekerasan yang dialami masyarakat meningkat. KontraS mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat 677 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kekerasan itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus yang telah menyebabkan 59 orang meninggal dunia, 928 luka-luka, dan 1.240 ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus terjadi di tingkat Polsek sebanyak 121, dan di Polda sebanyak 77 kasus (Kompas.com, 30/06/2022).